INTEGRAL: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Analisis Kinerja Keuangan Dalam Penerapan Transparansi dan Akuntanbilitas Anggaran Pada Kantor Kelurahan

Nurfahmi Nurfahmi — 2025-01-12

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran di Kelurahan Samataring selama periode 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi seperti laporan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2021 adalah 86,9%, dan pada tahun 2022 adalah 99,2%, yang menunjukkan penggunaan anggaran belum optimal. Namun, rasio efektivitas meningkat dari 86,3% pada tahun 2021 menjadi 93,1% pada tahun 2022, menandakan sebagian besar target anggaran tercapai. Kesimpulannya, Kelurahan Samataring telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, meskipun perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Pemerintah kelurahan telah berhasil menyediakan layanan publik yang signifikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana yang didanai dari anggaran kelurahan.

Benchmarking Dalam Pendidikan Kepemimpinan Pengembangan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara

Sitti Aisah Sari — 2025-01-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Benchmarking dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat Pim IV) bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada indikator motivasi, efektivitas, akuntabilitas, dan kinerja pegawai. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Sumber Daya Aparatur Manusia Kabupaten Sinjai menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan tiga informan utama yang terdiri dari pejabat struktural dan staf alumni Diklat Pim IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan benchmarking telah berjalan sesuai prosedur dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi, efektivitas kerja, akuntabilitas, serta kinerja pegawai. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam implementasi proyek perubahan, terutama karena kurangnya kepedulian dan dukungan pimpinan terhadap keberlanjutan program. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa benchmarking berperan penting dalam memperkuat kompetensi kepemimpinan ASN, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen organisasi dan dukungan manajerial. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pelatihan ASN, sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan antar daerah.

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Lanskap Twitter

Rindi Kosasi — 2025-01-15

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan persyaratan usia minimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang berdampak pada opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum serta bagaimana partisipasi dalam gerakan ini dapat membentuk pandangan dan kesadaran terhadap isu-isu tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library approach), yaitu melalui review buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Database penelitian diambil dari Twitter menggunakan web crawler atau spider dengan kata kunci "Vice President Age Limit" dengan total 150 data. Data dianalisis menggunakan alat menggunakan alat Nvivo 12. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Twitter telah memiliki dampak signifikan terhadap opini publik, baik di kalangan pengguna Twitter maupun masyarakat umum, dengan fokus utama pada aspek hukum, politik, dan demokrasi. Penulis menemukan tiga kata kunci yang paling banyak digunakan oleh pengguna Twitter dalam mengangkat isu batas usia calon/wakil presiden, yaitu Hukum dengan persentase 48 persen, Politik dengan persentase 30 persen, dan Demokrasi dengan persentase 21persen.

Disparitas Politik dan Dinamika Politik Uang Pada Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Irva Anggita — 2025-01-10

Politik uang muncul karena adanya obsesi untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. Tindakan politik uang ini merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan prinsip dasar pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan politik yang disebabkan oleh praktik money politik di Indonesia. Money politik yang merujuk pada penggunaan uang atau hadiah untuk mempengaruhi pemilih atau pejabat publik, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam sistem politik Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengganggu integritas dan keadilan proses pemilihan, tetapi juga memperlebar kesenjangan politik di masyarakat. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi berbagai bentuk money politik yang terjadi di Indonesia, serta dampaknya terhadap dinamika politik dan partisipasi publik. Data penelitian diperoleh melalui hasil literatur review dengan menelusuri berbagai jurnal, artikel, dan berita massa yang telah dilakukan validasi untuk mendalam dengan para ahli politik dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 37,2% persentase kekhawatiran pada kasus money politik, dan representatif money politik 49,6% menolak dan 46,6% penerimaan pada kasus money politik di Maluku Utara. Dengan kasus money politik yang cukup besar di Maluku Utara menyebabkan kesenjangan politik terjadi yang akan membuat arah demokrasi tidak selaras dengan tujuan semestinya.

Conceptualizing the Access and Usage of the Internet as a Fundamental Human Right for Citizens

Wahdania Suardi — 2025-01-15

In the twenty-first century, the internet has become essential to modern life, providing access to information, education, communication, and participation in social, economic, and political spheres. This paper examines internet access as a fundamental human right, arguing through legal, human rights, and philosophical frameworks that it supports other rights such as freedom of expression, information access, and education. Internet use also enables civic participation, economic engagement, and access to essential services. Challenges remain, including digital divides, online censorship, and potential harms, which require equitable and responsible approaches. The study explores initiatives and debates on internet governance, net neutrality, and digital literacy, highlighting the importance of multi-stakeholder collaboration to bridge divides and ensure a safe, inclusive online environment. Ultimately, the paper contributes to ongoing discussions on recognizing internet access as a fundamental right, analyzing arguments, challenges, and solutions, and envisioning a future where everyone can benefit from the internet for personal and collective progress.